Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) terlahir di era reformasi. Organisasi pers ini berupaya mengangkat semangat untuk mengisi ruang kebebasan pers yang merupakan alat vital demokrasi, menjadi tonggak kelahirannya. Berlatar belakang untuk mendedikasikan dirinya dalam mewujudkan kehidupan pers yang bebas dan independen dengan tetap berpegang teguh pada moralitas dan prinsip-prinsip profesionalisme sebagai wujud atas cita-cita luhurnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.
Era reformasi banyak melahirkan organisasi jurnalis. Sebuah pertanda bahwa lahan subur bagi ketersediaan ruang kebebasan bagi organisasi jurnalis. Akan tetapi nampaknya belum cukup untuk menampung peliknya masalah yang dihadapi profesi jurnalis. Kita semua sadar atas perlunya banyak organisasi profesi untuk mewujudkan idealisme. Kesepakatan membentuk PJI sebagai wadah baru bagi jurnalis terbentuk dalam semangat berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi jurnalis. Tekad bulat dihimpun dalam suatu pertemuan pada tanggal 15 Januari 2005 di Hotel Sahid Jakarta. Ismed Hasan Putro (Grup Jawa Pos, Pimpinan Redaksi Daulat Rakyat.Com), Fikar W.Eda (Serambi Indonesia –Persada Kompas-Gramedia), Tatang Badru Tamam (Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Ekonomi STABILITAS), Widayat S. Noeswa (Indosiar), Firdanianti (Majalah SWA), Hatim Ilwan (Majalah GATRA), Arief Ardiansyah (Harian KONTAN) dan Teguh Santosa (Rakyat Merdeka). Mereka inilah para pendiri PJI sesuai akta pendirian PJI No 2 Tanggal 11 Januari 2006 pada notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH.
Untuk menjalankan roda organisasi Ismed Hasan Putro disepakati sebagai ketua Umum PJI. Sedangkan Fikar W. Eda terpilih sebagai Sekretaris Jendral PJI. Atas pertemuan dan kesepakatan tersebut maka pada tanggal 15 Januari 2005 menjadi tonggak kelahiran PJI.
Langkah penghimpunan kekuatan dan konsolidasi di berbagai daerah lakukan. PJI menggelar serangkaian pelatihan dan diskusi bersama tokoh nasional dan jurnalis. Kegiatan tersebut bukan hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai daerah sebagai bentuk kristalisasi masalah yang ada. PJI merasa perlu memperhatikan masalah yang dihadapi jurnalis di daerah.
Tema yang diangkat sebagai respons atas berbagai peristiwa aktual yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, penberantasan korupsi, kebebasan pers, dan masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, PJI bekerja sama dengan banyak pihak mulai dari Dewan Pers, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Selain itu, PJI juga terlibat aktif dalam pembahasan Kode Etik Wartawan Indonesia bersama-sama dengan organisasi pers lainnya di bawah koordinasi Dewan Pers.
Seiring dengan semakin solidnya organisasi secara internal, PJI menyadari bahwa masih ada satu langkah lagi untuk lebih maju dalam menjalankan roda organisasi ke depan. PJI perlu menambah dukungan jumlah anggota dari berbagai derah untuk dapat diakui keberadaannya secara resmi oleh Dewan Pers. Meski usaha masih terus dilakukan hingga kini namun PJI tetap selektif dalam memilih anggota dengan berprinsip pada azas keprofesionalan.
Hingga tahun 2007, PJI berkambang di 20 provinsi yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarata, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Naggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Bagka Belitung (Babel), Jambi, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Artinya setengah dari jumlah provinsi di Indonesia. Rapat Kerja Nasional I PJI , 8-9 Desember 2007 di Hotel Bumi Karsa, Jakarta bisa dilihat sebagai jelmaan eksistensi PJI di era yang hiruk-pikuk ini.
Sadar jika perjuangan belum berakir, semboyan pun diemban. “Jalan memang masih panjang. Samudera harus ditaklukkan. Kami bertekad mencapai pulau harapan. Kami terus berbenah.”
sumber:PJI BALI
